Dipaksa Berpendapat

(Upah kesel spaneng dan bacot adalah makan gratis: Fotografer Fia)

Tema global FGD yang digelar ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Jakarta) sebenarnya soal “Pemetaan Isu HAM dalam Pembangunan Bali Baru: Menilik Politik Ekonomi Pembangunan Sektor Pariwisata Presiden Joko Widodo Dari Perspektif Bisnis dan Hak Asasi Manusia,” Kemudian tema besar ini difokuskan lagi dalam dua season.

Season pertama tentang “Melihat Perspektif Pemangku Kepentingan atas Upaya Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Industri Pariwisata di Indonesia: Studi Kasus Kawasan Pariwisata Borobudur”.

Season keduanya bertajuk “Memetakan Peluang Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Industri Pariwisata Khususnya Kawasan Pariwisata Borobudur”. Kebetulan FGD tersebut locusnya terfokus di Kawasan Borobudur.

Pembicara season pertama disampaikan masing-masing sektor, sektor pemerintahan dijelaskan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, sektor investor dari PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, dan masyarakat diwakilkan oleh LBH Semarang.

Mereka bertiga pun bicara menurut perspektif masing-masing, sependengaran saya sektor pemerintah bicara kurang lebih sekedar normatifnya saja, investor barang pasti berbicara bagaimana pembangunan pariwisata menciptakan keindahan dan pada saat yang sama menjanjikan nilai ekonomis yang tinggi entah untuk siapa, siapa untung siapa buntung, dan LBH menjelaskan dengan perspektif HAM. Dalam penjelasan LBH sesuai yang dijabarkan dengan dilengkapi data berlawanan dengan hal yang disampaikan oleh pihak investor.

Sebelum FGD ditutup, moderator memaksa masing-masing elemen untuk mengutarakan pendapat menurut perspektifnya masing-masing terkait tema, pembangunan pariwisata dan HAM. Saya tulis memaksa karena memang dari moderator menyatakan begitu “Forum ini sedikit memaksa ya kepada kawan kawan sekalian, nanti setiap elemen harap berargumen secara bergantian” pandunya.

Secara bergiliran satu-persatu dari elemen pun menyatakan pendapat, saya mencermati sesuatu yang disampaikan tidak jauh dari identitas masing-masing lembaganya. LRC KJHAM dan Persatuan Waria Semarang (PEWARIS) misalnya. Mbak Hanik (LRC KJHAM) menyampaikan bagaimana sekiranya dalam pembangunan pariwisata toilet antara kaum pria dan wanita dipisahkan. Tentu yang disampaikan ia tidak jauh dari kajian atau advokasi yang dibidangi LRC KJHAM.

Alasannya memang betul karena sangat berbeda antara kebutuhan pria dan wanita. Begitu pula Pewaris, ia menyepakati pendapat LRC KJHAM, hanya saja ia mengharap perlindungan pada pihak berwenang. Perlindungan yang dimaksud berkaitan dengan dirinya yang seorang waria sekiranya tidak mendapat diskriminasi ketika berkunjung ke sebuah wisata.

Sebelum tiba giliran kita, saya suruh Sidik bicara, tetapi pemuda yang mendaku dirinya Aliansi Rakyat Biasa (ARBI) ini menolak dan menimpali balik kepada saya, lalu saya tawarkan ke Fia, “Kamu Fi bicara..! sekali-kali lah,” pintaku

“Mas aku tuh masih baru ngeh soal tema-tema kayak gini, masih canggung juga,” kata santri tulen asal Jombang ini dengan nada manja.

Mengamati berbagai elemen baik LSM atau sektor pemerintahan berpendapat sesuai bagroundnya masing-masing, sepintas membuat saya menggaruk kepala, bingung saat tiba giliran kita berpendapat, bagaimana cara mensinergikan identitas lembaga dengan pembahasan FGD yaitu soal pariwisata dan HAM agar sama seperti yang lain. Soalnya sekali lagi, kita berangkat cuma atas intruksi saja.

Kebingunan kedua karena saya sama sekali belum sempat menyiapkan bekal sebelumnya untuk berbicara soal tema pembahasan yang didiskusikan sejak tadi pagi. Pagi dikabari waktu itu juga kita berangkat. Saya berusaha mengingat memori materi yang pernah ku baca di literatur, jurnal atau buku. Ingatanku tiba-tiba mengarah pada buku Green Constitution karya Jimly Asshiddiqie dan Kedaulatan Lingkungan karya Soni Keraf.

Lewat ilham dari situlah, saya menyusun poin-poin yang perlu disampaikan sebelum mix itu tiba di bagian kita. Setelah poin yang kupetakan selesai, merasa ada modal bacot sedikit untuk bicara berapi-api di depan khalayak, berhubung tidak ada persiapan tentu banyak kekurangannya “awas ojo kakean kritik dan bacot lambemu wkwkw ”. “Ayo dari Elsa, saya persilahkan! elsa saya pribadi baru dengar” pinta ibu moderator.

Berhubung disingung mengenai lembaga, mau tidak mau sebelum mengutarakan argumentasi, saya perlu memperkenalkan diri bertiga terlebih dahulu sebagai siapa dan lembaga Elsa tentunya dengan cara cari informasi di websitenya biar tidak keliru. Soalnya kita berangkat cuma atas intruksi atau tawaran dari mas Fadli Rais selaku anggota Elsa.

Saya jabarkan tentang Elsa terlebih dahulu tentu setelah saya baca di website sebelum mix itu berada di genggaman tangan. Bla bla bla. Setelah selesai “Oke tapi akan saya jelaskan sebatas pembacaan kami pada tema yang sudah kita diskusikan sejak tadi” gayaku sok sok an. Pura-pura paham memang penting gaes, utamanya dalam kondisi dharurat.

“Paling tidak dalam mengkaji soal pembagunan apapun bentulnya yang memiliki potensi besar temasuk dalam hal ini adalah pembangunan pariwisata dan kawasannya, ada beberapa unsur yang harus dijadikan pertimbangan secara matang bagi negara. Pertama, negara sendiri, kedua, investor, Ketiga, masyarakat khususnya mereka yang tinggal di dekat pembangunan pariwisata tersebut dan terakhir adalah lingkungan sendiri.

Pertama, negara. Memang pembangunan pariwisata berdampak positif dan mampu menyumbang ekonomi besar pada negara, selain itu mendatangkan nilai jual yang tinggi bagi pengunjung baik dalam maupun luar negeri. Tapi seberapa jauh nilai ekonomi tersebut mendatangkan berkah pada masyarakat khususnya yang hidup di kawasan tersebut? Buat apa menggenjot ekonomi, tetapi pada saat yang sama harus mengorbankan banyak hal seperti hak asasi manusia dan lingkungan.

Kedua , investor. Pembangunan pariwisata menurut saya tidak hanya akan berdiri sebuah tempat wisata, melainkan akan dijadikan ladang kesempatan besar bagi pemodal untuk membangun tempat penginapan atau perhotelan, orientasinya tentu adalah keuntungan. Bisa dibayangkan berapa hektar tanah yang terbabat habis? dan ini akan melahirkan dampak besar bila pembangunan mengabaikan aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu lingkungan dan manusianya.

Ketiga, masyarakat khususnya yang hidup di daerah dekat tersebut harus menjadi pertimbangan yang patut diperhitungkan oleh negara yang hobi mengejar pemasukan ekonomi. Jangan sampai, pembagunan apapun itu termasuk pariwasita menyepelekan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Terakhir adalah lingkungan. Lingkungan harus kita jadikan subjek hukum yang perlu dan harus kita hormati bersama ketika melakukan pembangunan termasuk pembangunan pariwisata. Jangan sampai aspek terakhir ini kita lupakan, kalau hal ini kita lupakan, bukan hanya lingkungan kita yang hancur, tetapi manusia pun akan lenyap, seperti krisis air, banjir dan petaka lainnya. Lalu siapa yang sangat merasakan terdampak dari ini ? tentu adalah masyarakat miskin bila hal tersebut terjadi.

Sudah berapa banyak tanah dan lingkungan kita dihancurkan demi mengejar keuntungan belaka. Oleh karena itu, pembangunan apapun harus melihat dari beragam sisi supaya terwujud kemaslahatan dan tidak ada yang dirugikan”

"Selama berpendapat tidak diintimidasi, maka angkat bicaralah, apalagi difasilitasi, kesempatan emas untuk berbusa-busa wkw"

Sebagai ganti lelahnya duduk dari pagi hingga sore dan ditambah harus membacot tentu adalah makan gratis tis tis dan bebas memilih lauk dan minumannya.